Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan telah menjadi isu serius yang tengah digarap oleh Pemerintah. Komitmen tersebut terefleksi dari masuknya agenda pemindahan ibu kota pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024. Legitimasi formal dalam negeri telah ditegakan, ancaman bencana alam dan inefisiensi disegala bidang seperti macet menjadi konsiderannya. Namun perlu diketengahkan pula hal-ihwal terkait komitmen Indonesia atas penandatanganan dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) dengan target pencapaian hingga tahun 2030. Poin kesebelas SDGs menegaskan untuk melakukan aksi nyata dalam pembentukan perkotaan yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Berdasarkan urgensi dan relevansi tersebut maka smart city menjadi konsepsi IKN baru yang memiliki tingkat kompatibilitas yang tinggi.
Smart city merupakan upaya mendekatkan
masyarakat dengan ragam layanan publik melalui penggunakan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) terbaru sebagai bagian
dari implementasi Internet of things (IoT). Hal yang tidak menimbulkan
disparitas informasi bahwa setiap kota memiliki masalah dan potensinya
masing-masing. Sehingga smart city perlu dibangun secara strategis, kota harus memiliki
kultur sosial dan struktur rancang bangun yang sesuai dengan kondisi wilayah,
kemudian berpadu dengan kota hijau sebagai refleksi posisi kota yang beririsan
dengan hutan. Keduaanya akan berkolaborasi dalam model smart city sebagai satu
kesatuan konsep bernama Strategic Smart City.
Konsep
smart city sendiri berdiri berdasarkan parameter yang termanifestasi
dalam beberapa dimensi pembangunan yang saling terintegrasi.
Smart Environment
Pada dimensi pengelolaan lingkungan, roadmap yang
komprehensif terkait pengelolaan bahan olahan tak terpakai perlu ditautkan
dengan TIK dalam implementasi. Taktis Waste management, water
management, dan energi alternatif yang ramah lingkungan perlu dikembangkan
dan diintegrasikan dengan teknologi penunjang.
Smart Economy
Integrasi aktivitas bisnis serta sarana
perdagangan dan jasa dengan TIK menjadi bagian integral dalam menciptakan ekosistem
ekonomi yang memberdayakan masyarakat. TIK akan membuka akses informasi sekaligus
menstimulus pemembukaan bisnis masyarakat
dan dapat menekan biaya dan meningkatkan produktivitas bisnis supaya tetap
berkelanjutan. Setiap proses transaksi pada ekosistem bisnis online ini menggunakan
medium blockchain, hal ini berfungsi supaya dapat meminimalisir
kecurangan bisnis dan menjaga keamanan data.
Smart Living
Atensi terhadap kualitas hidup masyarakat perlu
ditegakan, yakni melalui dibentuknya badan khusus yang memiliki program dan layanan
berbasis TIK dan komunitas untuk memastikan akses terhadap pendidikan, kesehatan,
keamanan, dan literasi digitital masyarakat. Sehingga bukan hanya bagimana
membangun kualitas layanan publik, namun perlu didukung jaminan responsifitas terhadap
kelompok rentan.
Smart Mobility
Setiap moda transportasi umum bukan hanya harus
memiliki perbandingan yang proporsional dengan jumlah penduduk, namun terintegrasi pula dengan konsep city brain. City
brain menggunakan perbaduan sistem komputasi awan dan CCTV eksisting yang
terpasang disetiap sudut kota, sehingga memungkinkan melakukan pengawasan dan analisis
perjalanan secara realtime. Pada posisi tersebut satu sisi integrasi angkutan
massal dan pemilihan rute minim hambatan akan lebih optimal, sedang disisi lain
akan mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan.
Smart Goverment
Pemerintah di ibu kota
harus mampu cepat dan tanggap dalam mengatasi dinamika problematika di
masyarakat. Konsep Open Goverment harus ditegakan, yaitu untuk menciptakan
titik equilibrium antara keterbukaan pemerintah dan partisipasi aktif
masyarakat. Upaya ini dapat berjalan manakala setiap rangkaian pembuatan
keputusan mulai dari musrembang sampai dengan evaluasi kinerja menggunakan pendekatan
Elektronik Goverment.
Sebagai pusat komando
layanan publik, pemerintah perlu pula memanfaatkan big data melalui penyediakan
smart card sebagai kartu yang mampu mengintegrasikan data pribadi dengan
layanan publik seperti moda transportasi massal, pembayaran pajak, dan berbagai
transaksi elektronik lainnya. Selain itu proteksi yang mapan perlu dibuat supaya
data yang terdaftar tetap aman.
Smart People
Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan skill yang
mumpuni menjadi penopang penting smart city. Sehingga diperlukan
keberadaan pusat pendidikan formal dan informal yang memiliki kompatibilitas
kurikulum dengan revolusi industri terbaru, serta ditopang dengan ragam metode
pembelajaran berbasis digital.
Strategic City
Smart city yang telah dibangun
melalui terpenuhinya beberapa parameter diatas harus berdiri diatas tempat yang
strategis. Ketersediaan lahan seluas 300.000 hektare, mampu menampung 1,5 juta
penduduk dan bebas bencana tentu menjadi syarat mutlak letak kota. Namun diperlukan
pula kedekatan jarak dengan kota yang telah berkembang untuk efisiensi
investasi dan meminimalisir konflik dengan budaya setempat. Selain itu akses
yang mudah terhadap laut perlu diperhatikan, satu sisi supaya kota memiliki
sistem keamanan dan pertahanan yang memadai, sedang disisi lain supaya pemerintah
mampu memberikan penetrasi secara optimal untuk pemenfaatan laut yang pada
gilirannya dapat menjadi fondasi menuju poros maritim dunia. Kepastian Kalimantan
sebagai lokasi baru IKN tentu memberi konsekuensi terhadap posisi kota yang
beririsan dengan hutan. Pada posisi tersebut, luas ruang terbuka hijau harus
dibuat melebihi dari setengah wilayah kota supaya tidak banyak merusak
ekosistem hutan.
Konsep Strategic
Smart City memerlukan kolaborasi dan integrasi
kebijakan yang sangat intensif dengan berbagai stakeholder khususnya Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang
akan menjadi leading sector. Political
will yang konsisten, kelembagaan yang kuat, hingga manajemen dan perencanaan yang
berkapasitas menjadi prasyarat penting supaya output dan outcome yang
dihasilkan dapat optimal. Pada gilirannya konsep ini akan mampu menciptakan IKN
inklusif, aman, kuat, dan
berkelanjutan.
#Bappenas dan #IbuKotaBaru
